KOMPAS.TV - Usai pengumuman pemerintah mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Senin, 16 Desember 2024, warga menggelar unjuk rasa di seberang Istana Merdeka pada Kamis, 19 Desember 2024.
Aksi tersebut dipimpin oleh inisiator petisi "Bareng Warga", yang menuntut pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan PPN tersebut. Koordinator aksi menyebut bahwa ada upaya untuk meredam dampak negatif dari kenaikan PPN, yang diperkirakan akan meningkatkan harga sejumlah barang dan memberatkan masyarakat.
Petisi tolak PPN 12 persen telah mendapatkan perhatian luas, dengan lebih dari 153.000 tanda tangan pada Jumat siang, 20 Desember 2024, meningkat signifikan dari 42.000 tanda tangan dua hari sebelumnya. Petisi ini menjadi sorotan di dunia maya, terutama di platform change.org.
Sementara itu, respons datang dari anggota DPR Komisi XI, Wihadi Wiyanto, yang menanggapi kenaikan PPN 12 persen.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan pada kelas menengah, melainkan lebih berfokus pada kelas atas.
Wihadi juga menanggapi tudingan bahwa pemerintah menutupi dampak dari kenaikan PPN untuk barang mewah, dan menegaskan bahwa kebijakan tersebut seharusnya dipahami dalam konteks yang lebih luas.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan PPN tersebut bukan merupakan keputusan pemerintah, melainkan bagian dari penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disetujui hampir semua fraksi di DPR, kecuali PKS.
(Reupload: Azka)
Category :
ALLONE
#tolak#ppn#12#persen#inisiator#petisi#batalkan#kenaikan#dampaknya#luas#serial#harga#naik
